Kerja Sama Demokrasi Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia
By Admin
nusakini.com--“Demokrasi adalah salah satu cara terbaik untuk melayani rakyat,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, kepada kepada Menlu Tunisia, Khemaies Jhinaoui, pada Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Tunisia.
Dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama, Menlu RI menyampaikan apresiasi kepada Tunisia yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Bali Democracy Forum Chapter Tunisia. Menlu RI menyampaikan bahwa Tunisia menjadi mitra penting dalam mempromosikan dan membangun demokrasi di kawasan.
“Saya percaya bahwa Tunisia akan terus memainkan peran penting dalam mempromosi demokrasi dan stabilitas di Timur Tengah,” tutur Menlu Retno.
Selain kerja sama demokrasi, upaya peningkatan kerja sama ekonomi menjadi perhatian dalam SKB. Nilai perdagangan kedua negara yang mencapai sekitar US$ 63 juta pada semester pertama 2017 dipandang kedua Menlu belum merefleksikan potensi kedua negara. Karena itu keduanya sepakat untuk mengambil langkah guna mengurangi berbagai hambatan perdagangan.
Beberapa langkah yang disepakati untuk meningkatkan nilai perdagangan termasuk mempercepat dimulainya proses perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) dan memperkuat interaksi antara pengusaha, termasuk interaksi antara kamar dagang kedua negara. Dalam hal ini, Menlu RI mengundang pengusaha Tunisia untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia in Jakarta on 11-15 Oktober 2017.
Di bidang investasi, Menlu RI menyampaikan bahwa saat ini investasi perusahaan Indonesia di Tunisia mencapai lebih dari US$100 juta di sektor migas. Menlu RI meminta perhatian Pemerintah Tunisia untuk memberikan dukungan dan menciptakan kondisi kondusif bagi perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Tunisia. Menlu RI menyampaikan adanya ketertarikan dari perusahaan Indonesia lainnya untuk melakukan kerja sama di industri pupuk.
“Hubungan sejarah dan politik yang kuat Indonesia dan Tunisia menjadi fondasi yang kokoh untuk mengembangkan potensi dan kerja sama ekonomi,” tegas Menlu Retno.
Lebih lanjut, Kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme, termasuk di dalam konteks kerja sama inteligen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan foreign terrorist figthers (FTF), serta program diradikalisasi dan dialog interfaith. Dalam kaitan ini, kedua Menlu sepakat untuk mendorong agar segera diselesaikannya MoU mengenai kerja sama penanggulangan terorisme.
Menutup SKB, kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas kedua negara. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan 11 program kerja sama teknis yang diikuti oleh 34 peserta dari Tunisia di berbagai bidang seperti, water management, micro-financing, demokrasi, manajemen pemilu, anti-corruption, dan good governance.
Menlu RI juga mengundang peserta dari Tunisia untuk ikut dalam program kerja sama Teknis Indonesia untuk tahun 2018 termasuk di bidang pertanian, SMEs, maritim dan perikanan, keluarga berencana, dan demokrasi. Menlu RI juga mendorong kerja sama teknis dibidang pendidikan diplomat, termasuk pendidikan bahasa Arab dan Perancis bagi diplomat Indonesia di Tunis.
Pertemuan SKB Indonesia-Tunisia dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) pertama di luar Indonesia, yaitu BDF-Chapter Tunis. Dipilihnya Tunisia sebagai mitra Indonesia untuk melaksanakan pertemuan pertama BDF diluar Bali, mengingat Tunisia merupakan satu-satunya negara Arab Spring yang berhasil melakukan transformasi penuh kepada demokrasi dengan dilakukannya pemilu secara damai, bebas dan terbuka pada tahun 2014.
Kedua Menlu mengharapkan, BDF-Chapter Tunis dapat memberikan forum untuk melakukan tukar pikiran dan pengalaman mengenai demokrasi khususnya homegrown democracy.
Dalam kunjungannya ke Tunisia, Menteri Retno L.P. Marsudi juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed (2/10). Dalam pertemuan tersebut, kerja sama ekonomi menjadi fokus pembahasan. Menlu RI dalam pertemuan menyampaikan berbagai tantangan yang didahapi perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Tunisia.
Selain Perdana Menteri Tunisia, Menlu RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Tunisia, Beji Caid Essebsi (3/10). Dengan Presiden Tunisia, Menlu RI membahas kerja sama memajukan Demokrasi, moderasi dan pemberdayaan perempuan termasuk dalam kerangka Bali Democracy Forum (BDF). Selain itu, juga dibahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Tunisia bersama negara-negara Islam termasuk dalam kerangka OKI, yang bertujuan untuk meningkatkan umat Islam. Diakhir pertemuan Menlu RI menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan mengharapkan Pemerintah Tunisia dapat terus menciptakan kondisi kondusif bagi perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Tunisia.
Hubungan bilateral Indonesia dan Tunisia terjalin baik, sejak sebelum kemerdekaan Tunisia. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Tunisia hadir pada Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, dan Presiden Soekarno mengizinkan dibukanya kantor perjuangan kemerdekaan Tunisia di Jakarta.
Indonesia membuka Kedutaan Besar di Tunis pada tahun 1960, yang sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Kedutaan Besar Tunisia di Jakarta dibuka pada tanggal 14 Oktober 1987. Nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2016 mencapai US$ 60.7 juta dan US$ 77.1 juta pada tahun 2015. Jumlah WNI di Tunisia sebanyak 138 orang, sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 73 orang.(p/ab)